Ads

Monday, April 02, 2007

Arab Kecam Pendudukan Tak Sah AS di Iraq

Kamis, 29 Maret 2007

Meski dikenal sebagai sekutu utama, Arab Saudi bisa bersikap keras terhadap Amerika Serikat (AS). Negeri kaya minyak ini mengecam tindakan AS di Iraq

Hidayatullah.com---Raja Abdullah dari Arab Saudi, yang merupakan sekutu dekat AS, dalam pidato pembukaan pertemuan tahunan Arab di Riyadh, Rabu (28/3), mengecam pendudukan asing tidak sah atas Iraq.

”Saya mencintai Iraq, darah ditumpahkan di antara saudara dalam bayangan pendudukan asing yang tidak sah dan konflik sektarian mengancam adanya perang sipil,” ujar Abdullah.

Dia juga mengatakan negara-negara Arab yang sedang merencanakan untuk meninjau rencana damai Timur Tengah yang berusia lima tahun dalam sebuah pertemuan, tidak akan membiarkan adanya pasukan asing memutuskan masa depan wilayah itu.

Di masa lalu, para pemimpin Arab Saudi, termasuk Menteri Luar Negeri Pangeran Saud al-Faisal sering mengkritik kebijakan AS di Iraq, namun tidak pernah menganggap kehadiran pasukan AS di sana tidak sah.

Sementara itu di Washington, Kubu Demokrat dalam Kongres tampaknya tidak akan mundur dalam menentang perang Iraq, dengan berkeras Presiden Bush harus menerima penentuan waktu penarikan pasukan sebagai pertukaran pemberian miliaran dolar AS untuk dana perang.

”Kami berharap presiden mengerti bagaimana seriusnya kami,” ujar pemimpin mayoritas Kongres, Harry Reid setelah Senat melakukan pemungutan suara untuk mendukung proposal rancangan dana perang guna penarikan pasukan.

Sementara itu, Presiden George W Bush dalam pertemuan Asosiasi Pengusaha Daging di Washington, Rabu, mengatakan usaha Demokrat untuk menghalangi kebijakan AS di Iraq hanya akan mengganggu strategi militer yang berdampak buruk bagi keamanan AS.

Namun Reid dan parlemen Demokrat lainnya mengatakan tidak akan mendukungnya.

Rancangan undang-undang mendanai operasi di Iraq dan Afghanistan, namun meminta Bush untuk mulai memulangkan pasukan perang secepat mungkin dengan tujuan untuk mengakhiri misi tempur pada 31 Maret 2008.

Parlemen pekan lalu meloloskan rancangan undang-undang serupa dengan hasil 218-212 suara. RUU tersebut memerintahkan pasukan perang untuk ditarik pada tanggal 31 Agustus 2008. [ap/rtr]

No comments:

MENCEGAH UPAYA SEKULARISASI PANCASILA

Oleh: K.H Ma'ruf Amin Maklumat ke-Indonesia-an yang digagas oleh sejumlah orang dalam simposium nasional di Fisip UI yang lalu, dengan ...