Pemeritah Harus Tetap Tolak Ajakan AS untuk Bergabung dalam Proliferation Security Initiative

Mahfudz Sidik, Drs, H., MSi., Ketua Fraksi PKS DPR
Fraksi-PKS Online: — Jakarta — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta pemerintah Indonesia tetap menolak ajakan untuk bergabung dalam Proliferation Security Initiative (inisiatif keamanan proliferasi). FPKS mengkhawatirkan, keikutsertaan Indonesia dalam PSI akan membahayakan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Jika Indonesia bergabung dalam PSI, negara seperti Amerika dapat melakukan interdiksi untuk memeriksa kapal-kapal yang diindikasikan membawa senjata pemusnah massal di wilayah Indonesia," jelas Ketua FPKS Mahfudz Siddiq, Kamis (7/6) di Jakarta.

FPKS juga mengkhawatirkan, bergabungnya Indonesia dalam PSI hanya akan dijadikan pembenar secara politis bagi aksi militer AS dan sekutnya ke negara-negara yang dalam pandangan AS tidak berhak memiliki senjata pemusnah massal.

"Harus diingat Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Sangat boleh jadi negara-negara yang dimaksud AS sebagai tidak berhak adalah negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Keikutsertaan Indonesia dalam PSI akan sangat melukai perasaan negara-negara muslim. Padahal kita tengah berusaha meningkatkan kerjasama dengan mereka," ujar dia.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah AS melalui Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld kembali mengajak Indonesia bergabung dalam PSI. Sebelumnya ketika Menlu AS Condoleeza Rice berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu juga menyampaikan ajakan serupa. Namun ajakan tersebut ditolak dengan alasan pelaksanaan PSI akan mengganggu dan membahayakan kedaulatan Negara Indonesia sebagai negara kepulauan. "Kami salut dan menghargai putusan pemerintah tersebut, dan berharap pemerintah tetap mempertahankannya,' imbuh Mahfudz.

FPKS berharap, iming-iming kerja sama militer secara permanen dengan AS tidak menjadikan pendirian Indonesia goyah. "Pemerintah harus tetap menolak. Karena yang dipertaruhkan adalah kedaulatan negara," tandas Mahfudz.

FPKS berkeyakinan, pemerintahan SBY-JK mampu bersikap tegas terhadap AS. Jika kepentingan AS dan sekutunya merugikan kedaulatan Indonesia, maka SBY harus menolaknya secara tegas.

Mahfudz menyatakan, pemerintahan harus berkoordinasi dengan DPR terkait persoalan ini. "Karena ini menyangkut kedaulatan negara, DPR sebaiknya diajak berembug," tandas Mahfudz.

Pengirim: Navis Update: 07/06/2006 Oleh: Navis